Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang dalam Pilpres 2024.
Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara sah. Perolehan suara pasangan ini setara dengan 58,6 persen dari total suara nasional yang mencapai 164.227.475.
“Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen dari total suara sah.
Kemudian pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendapat 27.040.878 suara sah atau 16,5 persen dari total suara sah.
ADVERTISEMENT
Nah berkaitan kemenangan itu, ada baiknya kita mengingat lagi janji Prabowo-Gibran, terutama di bidang ekonomi. Apa saja?
Terkait ekonomi, Prabowo-Gibran menempatkannya di poin ke-3. Poin tersebut berbunyi “Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional”.
Gibran-Prabowo menyebut peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan menjadi kunci swasembada pangan.
Menurutnya, kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun.
“Ditargetkan minimal tambahan 4 juta hektare (ha) luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029,” kata Prabowo-Gibran.
Program terkait ekonomi juga termaktub di poin ke-5. Poin tersebut berbunyi “Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut”.
Prabowo-Gibran mengatakan masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin.
Keduanya menyebut program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat.
Selain itu, program Kredit Usaha Tani, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para milenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak.
“Untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,” ucap Prabowo-Gibran.
Maka dari itu, kata mereka, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).
Program terkait ekonomi lainnya juga tertuang di poin ke-6 yang berbunyi “Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara”.
Prabowo-Gibran menuturkan pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), TNI, POLRI, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera.
“Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak.” katanya.
Prabowo-Gibran menilai kebijakan penggajian harus diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.
Dalam poin ke-7 Prabowo-Gibran juga menyinggung program berkaitan ekonomi yang harus cepat dilaksanakan. Poin itu berbunyi “Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan”.
Prabowo-Gibran mengatakan membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional.
Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan.
“Termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan,” ucapnya.
Prabowo-Gibran menargetkan dapat membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.
Prabowo-Gibran berencana mendirikan badan penerimaan negara. Hal tersebut termaktub dalam poin ke-8 ‘8 Program Hasil Terbaik Cepat’.
Poin itu berbunyi “Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen”.
Prabowo-Gibran mengatakan sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah.
Karenanya, anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).
“Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri,” kata Prabowo-Gibran.
Selain itu, Prabowo dan Gibran juga memiliki angin surga lain; memberikan makan siang dan susu gratis kepada 82,9 juta orang miskin.
Mereka berasal dari tiga golongan. Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid.
Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil.
“Strategi kita adalah segera memberi makan siang kepada seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang masih dalam kandungan ibunya. Jadi ibu-ibu hamil kita tunjang,” katanya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11).
Prabowo mengatakan program makan siang gratis dan bantuan gizi merupakan strategi jangka panjang untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM). Program ini diharapkan bisa menekan angka stunting dan meringankan beban rakyat miskin.
“Dengan makan yang kita berikan, kita berharap generasi yang akan datang akan mampu menyongsong Indonesia makmur,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan program itu memerlukan anggaran Rp400 triliun per tahun.
“Apa kita mampu sebagai negara untuk membiayai ini? Kita sudah hitung untuk program satu kali makan setiap hari, 365 hari, kita perlu Rp400 triliun tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung, bakal ada uang itu Rp400 triliun,” katanya.
[Gambas:Video CNN]
